STRATEGI PERCEPATAN SERTIFIKASI HALAL UMKM BERBASIS GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN PAMEKASAN

Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik menekankan karakteristik transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi, penegakan aturan hukum, daya tanggap, orientasi konsensus dan wawasan kedepan menjadi landasan penting dalam menjawab berbagai kendala yang dihadapi UMKM di Kabupaten Pamekasan dalam memperoleh sertifikasi halal, seperti biaya yang relatif tinggi, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman terhadap pentingnya sertifikasi halal, minimnya pengetahuan tentang prosedur pengajuan, serta anggapan bahwa prosesnya rumit sehingga menurunkan minat untuk mengurusnya. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan prioritas Good Governance dan strategi Good Governance yang efektif dalam percepat proses sertifikasi halal. Penelitian menggunakan metode deskriptif dan Analytic Hierarchy Process (AHP), di mana data diperoleh melalui kuesioner dan wawancara mendalam dengan key informant yang berasal dari unsur pemerintah, pelaku UMKM, dan pihak pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip partisipasi menempati prioritas tertinggi, disusul oleh efektivitas dan efisiensi, serta daya tanggap. Adapun strategi yang dinilai paling efektif meliputi pelaksanaan program pelatihan terjadwal dan pengembangan dashboard informasi berbasis real-time. Temuan ini menegaskan bahwa percepatan sertifikasi halal sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam proses kebijakan dan pelayanan, serta oleh prosedur yang sederhana dan efisien dengan dukungan teknologi informasi. Oleh karena itu penerapan Good Governance melalui penguatan partisipasi, penyederhanaan birokrasi, dan penyediaan sistem informasi yang responsif menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Pamekasan.