PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PILOT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Perlindungan hukum terhadap pilot menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mencakup kududukan pilot sebagai pekerja dalam kasus yang terjadi menggunakan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan kontrak musiman sampai 18 tahun kepada perusahaan penerbangan Lion Air. Namun dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwasannya menjelaskan berkenaan dengan pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau pekerjaannya akan selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang sekali selesai atau yang semantara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun, pekerjaan yang bersifat musiman atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan. Berkaitan dengan itu, maka permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan pilot sebagai pekerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan bagaimana perlindungan hukumnya.
Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), serta analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis bersifat deduktif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan pilot sebagai pekerja pada perusahaan penerbangan menurut ketentutan Undang-Undang Ketenagakerjaan seharusnya memakai sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT). Tetapi dalam kasus yang terjadi pilot menggunakan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan kontrak musiman sampai 18 tahun yang dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam perlindungan hukumnya karena pada dasarnya perjanjian kerja mereka menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), maka Pilot tidak mendapatkan hasil yang maksimal seperti pada sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) yang apabila masa kontraknya habis beresiko tidak mendapatkan uang pesangon. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan menggunakan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang harus menyediakan berbagai tunjangan, termasuk uang pesangon seandainya Pilot yang menggunakan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) diberhentikan.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Kedudukan, Pekerja/Pilot