Eksistensi Kecamatan Dalam Pemerintahan Daerah Dan Pemerintahan Desa

Posisi kecamatan yang terdapat pada pemerintahan daerah kabupaten/kota menimbulkan permasalahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana desa mempunyai otonomi tersendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan hal tersebut isu hukum yang dimunculkan adalah bagaimana hubungan pemerintahan daerah dengan pemerintahan desa serta bagaimana kedudukan kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan dengan peraturan pelaksana lainya serta pendekatan konsep dalam hal ini konsep otonomi. Hasil dari penilitian ini menunjukkan bahwa tugas, dan kewenangan kecamatan memiliki kesamaan dengan perangkat-perangkat daerah yang lain seperti badan, dinas, dan inspektorat terutama dengan pemerintahan desa. Selain kesamaan tugas, dalam hal pelimpahan kewenangan terhadap kecamatan dari pemerintah kabupaten/kota, kecamatan bertindak sebagai pemimpin dari pada pemerintahan desa. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip otonomi desa, oleh karena hal tersebut, keberadaan kecamatan dalam pemerintahan daerah harus diperhitungkan kembali atau dihapuskan, agar desa dpat menjalankan otonomi desa melalui pemerintahan desa.