RE-EVALUASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA MELALUI REKRUTMEN ONLINE

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya perdagangan manusia melalui rekrutmen online sebagai kejahatan transnasional berbasis teknologi digital, sementara kebijakan hukum pidana Indonesia, khususnya UU TPPO dan UU ITE, belum secara spesifik dan adaptif mengaturnya,sehingga menimbulkan kekosongan hukum, kendala pembuktian, lemahnya penegakan hukum, serta belum optimalnya perlindungan korban. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah kebijakan Hukum Pidana saat ini telah mengakomodasi Tindak Pidana Perdagangan Manusia melalui online dan apa saja aspek yuridis dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dapat menjadi hambatan yuridis dalam penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia melalui rekrutmen online.rnPenelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana Indonesia telah menyediakan dasar normatif untuk menjerat pelaku perdagangan orang, namun belum secara memadai mengatur modus rekrutmen online. Ketiadaan rumusan eksplisit mengenai perbuatan digital menimbulkan kesenjangan antara norma dan praktik, yang berdampak pada kesulitan pembuktian, ketidakpastian penafsiran unsur delik, serta lemahnya efektivitas penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana, yang menurut Sudarto, Marc Ancel, dan A. Mulder harus adaptif dan menjamin kepastian hukum sesuai asas lex certa, belum sepenuhnya responsif terhadap karakteristik perdagangan orang berbasis teknologi digital.