PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEMENTRIAN ESDM ATAS KEBIJAKAN LPG BERSUBSIDI : STUDI KASUS KEMATIAN YONIH

Kebijakan penyaluran LPG bersubsidi merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negararndalam menjamin kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah. Namun,rndalam implementasinya, kebijakan tersebut tidak jarang menimbulkan permasalahan hukumrndan sosial, termasuk dugaan kelalaian yang berakibat pada hilangnya nyawa manusia.rnSkripsi ini mengkaji pertanggungjawaban pidana Kementerian Energi dan Sumber DayarnMineral (ESDM) atas kebijakan LPG bersubsidi dengan studi kasus kematian Yonih, yangrndiduga berkaitan dengan kegagalan dalam membuat kebijakan dan melakukan pengawasanrnterhadap kebijakan tersebut.rnMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan dalam penelitianrnini yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dengan melihat original intentrndari suatu peraturan perundang-undangan, kemudian pendekatan konseptual (conceptualrnapproach) yaitu melihat bagaimana konsep pertanggung jawaban pidana oleh korporasi.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan publik yang dijalankan oleh KementerianrnESDM berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila dalam perumusanrnmaupun pelaksanaannya terbukti memenuhi unsur tindak pidana, yaitu adanya perbuatanrnmelawan hukum, unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian (culpa), serta hubunganrnkausal antara kebijakan atau kelalaian pengawasan dengan akibat yang ditimbulkan. Dalamrnkonteks hukum pidana, pertanggungjawaban tersebut dapat dikaitkan dengan konseprnpenyalahgunaan kewenangan, kelalaian jabatan, dan kejahatan terhadap nyawa,rnsebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundangundanganrnterkait. Selain itu, penerapan asas ultimum remedium dan doktrin corporaterncriminal liability menjadi pertimbangan penting dalam menentukan batasrnpertanggungjawaban pidana terhadap institusi negara dan pejabat yang menjalankanrnkebijakan LPG bersubsidi.