REKONSTRUKSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

ABSTRAK

Pemilihan Umum merupakan sarana Sedaulatan Rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut tertuang dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu merupakan Lembaga Negara yang bertugas sebagai tim pengawas pemilu, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada awalnya Bawaslu merupakan Lembaga Negara yang bersifat ad hoc hingga akhirnya dengan berpatokan kepada Undan- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum, bawaslu menjadi Lembaga Negara yang Permanen. Selain Bawaslu, KPU merupakan Lembaga Negara yang berwenang terhadap pemilu. Dalam hal ini penulis ingin meneliti tentang bagaimana kontribusi Bawaslu terhadap KPU dalam menjalankan pemilu di Indonesia. Mengingat ke dua Lembaga tersebut memiliki muatan yang hampir sama, yakni kewenangan terhadap pemilu. Kemudian penulis juga ingin mengetahui tentang konsistensi bawaslu setelah menjadi Lembaga Negara yang permanen. Mengingat keadaan pemilu yang semakin tahun tampak tidak ada perubahan yang menunjukkan berjalannya asas luber jurdil.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif dan jenis pendekatan statute approuch pendekatan ini mempermudah penulis untuk menyelesaikan masalah dengan mengkaji Undang- Undang. Selain pendekatan perundang-undangan penulis juga menggunkan jenis pendekatan Historis, yaitu dengan menelaah sejarah terbentuknya Bawaslu. Kemudian dapat dijelaskan bahwa keberadaan Bawaslu dalam mendukung KPU untuk menjalankan pemilu belum bisa dikatan berhasil. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran dalam pemilu. Kemudian dengan status nya yang permanen, bawaslu belum bisa menjamin keaman terhadap pemilu dan menciptakan pemilu yang luber jurdil. Hal ini sangat di sayangkan, mengingat pada pemilu pertama yakni tahun 1955 berjalan dengan baik dan dapat dikatan pemilu yang paling bersih dari pelanggaran. Dengan hadirnya bawaslu walaupun sudah melakukan perubahan- perubahan berawal dari lembaga yang bersifat ad hoc hingga menjadi lembaga yang permanen, belum bisa mewujudkan cita-cita pemilu.
Kata Kunci: pemilihan umum, badan pengawas pemilu.