KEKERASAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA (STUDI KASUS PENEMBAKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA)

Penelitian ini menganalisis tugas dan fungsi perwakilan konsuler dalam kasus penembakan pekerja migran Indoesia di Malaysia dan upaya pemerintah Indonesia, khususnya perwakilan konsuler, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap PMI di Malaysia. Kasus yang menjadi fokus kajian adalah peran perwakilan konsuler dalam kasus penembakan lima PMI oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di perairan Tanjung Rhu, Selangor, pada 24 Januari 2025. Insiden tersebut menimbulkan persoalan serius mengenai tugas dan fungsi perwakilan konsuler dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara yang berada di luar negeri.rnPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), serta bersumber pada bahan hukum primer seperti Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Analisis dilakukan secara deskriptif, evaluatif, dan argumentatif terhadap peran perwakilan konsuler Indonesia di Malaysia.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa perwakilan konsuler Indonesia belum menjalankan fungsi perlindungan secara optimal. Mekanisme diplomatik yang ditempuh pemerintah masih terbatas pada penyampaian nota protes tanpa hasil hukum yang jelas khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia. Layanan bantuan hukum dan pendampingan kasus masih terbatas, dan respons diplomatik pemerintah cenderung bersifat administratif melalui penyampaian nota protes tanpa menghasilkan tindakan hukum yang nyata. Akibatnya, banyak pekerja migran yang tidak memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang memadai. Temuan ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam efektivitas instrumen diplomasi dan koordinasi lintas lembaga, sehingga belum mampu memberikan jaminan kepastian hukum serta perlindungan optimal bagi pekerja migran yang menghadapi permasalahan di luar negeri.