PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU CRYPTOJACKING SEBAGAI CYBERCRYME DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Penelitian ini menganalisis tentang pertanggungjawaban pelaku cryptojacking sebagai cybercryme dalam hukum pidana Indonesia. Topik ini penting untuk diteliti karena maraknya tindak kejahatan siber menimbulkan kekhawatiran serius di tengah masyarakat yang mengancam keamanan data, informasi pribadi, merugikan secara finansial, serta mengganggu ketertiban dan keamanan nasional. Cryptojacking adalah contoh kejahatan modern yang tidak dapat dijangkau oleh KUHP, sehingga lahirnya UU ITE dianggap mampu mengisi kekosongan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan Cryptojacking sebagai tindak pidana di Indonesia dan memahami apakah konsep pertanggungjawaban dalam Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana cryptojacking.rnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis mengunakan metode penelitian kualitatif.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa praktik cryptojacking dapat dikenakan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sepanjang dilakukan melalui akses tanpa hak terhadap sistem elektronik milik pihak lain. Namun, penerapannya memerlukan penafsiran hukum yang lebih luas, terutama mengenai unsur “tanpa hak” dan makna akses dalam konteks pemanfaatan sumber daya komputasi. Terhadap cryptojacking yang dilakukan tanpa peretasan, termasuk melalui website yang dikelola oleh pelaku sendiri, diperlukan penafsiran progresif. Keterbatasan norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih eksplisit yang secara tegas mengatur serta mengkriminalisasi penyalahgunaan sumber daya komputasi dalam sistem hukum pidana Indonesia, tidak hanya terkait akses ilegal saja, melainkan juga aspek eksploitasi ekonomi dan pemanfaatan sumber daya digital secara melawan hukum.