Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/Hum/2024 Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 telahrnmenimbulkan kontroversi yang signifikan dengan mengubah persyaratanrnusia minimum untuk calon kepala daerah. Keputusan ini mengubahrnperhitungan usia dari waktu penetapan pasangan calon hingga saatrnpelantikan pasangan calon terpilih. Intervensi yudisial ini dipandangrnmelebihi tugas konstitusional Mahkamah Agung, karena menggunakanrnUUD NRI Tahun 1945 sebagai pedoman peninjauan, sedangkan idealnyarnharus memeriksa konflik antara peraturan KPU dan UU Pemilu KepalarnDaerah. Keputusan tersebut dianggap politis, berpotensi menguntungkanrnpartai tertentu, dan berisiko merusak kredibilitas lembaga peradilan danrnkepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. Ini juga menimbulkanrnkekhawatiran tentang jangkauan yudisial yang berlebihan terhadaprnkebijaksanaan kebijakan, mengaburkan batas antara interpretasi hukum danrnpenciptaan norma. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisisrntinjauan yudisial atas batas usia minimum calon kepala daerah dalamrnKeputusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, dengan fokus padarnpertimbangan hukum hakim. Selain itu, ini bertujuan untuk menganalisisrnpenegakan etika seputar keputusan Mahkamah Agung ini.rnMetode penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif dimanarnpenelitian lebih mengkaji pada peraturan perundang-undangan, norma-rnnorma atau kaidah- kaidah yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan inirnberfokus pada argumen hukum mengenai keputusan yudisial mengenairnbatas usia calon kepala daerahrnKeputusan Mahkamah Agung dianggap memiliki interpretasi yangrndangkal dan gagal mengatasi masalah inti, terutama mengenai semangatrnhukum untuk mengizinkan partisipasi pemuda. Putusan tersebut dipandangrntidak konsisten dengan maksud asli UU Nomor 10 tahun 2016 danrnberpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Tindakan MA untukrnmengubah perhitungan usia dari penentuan kandidat menjadi pelantikanrndipandang sebagai Tindakan ultra petita, melebihi wewenangnya denganrnmemodifikasi substansi peraturan. Intervensi ini dipandang sebagairntindakan peradilan yang berlebihan terhadap masalah kebijakan teknis, yangrnmerupakan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehinggarnmenciptakan ketidakharmonisan antara lembaga-lembaga negara danrnmelemahkan prinsip kebijakan hukum terbuka.