PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) AKIBAT KEPAILITAN PT. SRI REJEKI ISMAN TBK

ABSTRAKrnKepailitan PT. Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) yang diputus oleh Pengadilan Niaga Semarang telah menimbulkan dampak luas berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap ribuan pekerja. Peristiwa ini menimbulkan isu hukum krusial, yaitu mengenai bagaimana pemenuhan hak-hak pekerja yang terkena PHK akibat kepailitan serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan. Hal ini penting dikaji karena pekerja secara hukum ditempatkan sebagai kreditur preferen yang seharusnya didahulukan pembayarannya dibandingkan dengan kreditur lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemenuhan hak pekerja PT. Sritex Group yang di-PHK dan untuk menelaah implikasi hukum apabila hak pekerja tersebut tidak terpenuhi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan doktrin hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan teori pertanggungjawaban hukum sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemenuhan hak pekerja PT. Sritex tidak berjalan optimal meskipun telah memperoleh jaminan hukum melalui kedudukannya sebagai kreditur preferen berdasarkan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penyebabnya karena adanya konflik norma penyitaan antara sita umum kepailitan dan sita pidana berdasarkan Pasal 39 ayat (2) KUHAP. membiarkan sita pidana mendahului sita umum berpotensi merusak kepastian hukum dan tujuan utama kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian utang secara kolektif. Dalam beberapa putusan Mahkamah Agung juga cenderung mendahulukan Sita umum Kepailitan dan mengasikan sita pidana. Seperti Putusan MA Nomor 202 PK/ Pdt. Sus/2012, Putusan MA No. 1533 K/Pdt. Sus-Pailit/2017, Putusan MA No. 3 K/Pdt. Sus-Pailit/2019. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa implikasi hukum dari tidak terpenuhinya hak pekerja tidak hanya berdampak pada kerugian pekerja secara langsung, tetapi juga menimbulkan potensi tanggung jawab hukum bagi pihak-pihak terkait dalam proses kepailitan. Kurator berpotensi menghadapi tanggung jawab perdata, administratif, bahkan pidana apabila terbukti lalai dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit,. Penelitian ini menyarankan perlunya harmonisasi regulasi yang menegaskan prioritas sita umum kepailitan terhadap sita pidana serta penguatan koordinasi antarpenegak hukum agar pemenuhan hak pekerja dalam kepailitan dapat terjamin secara efektif, adil, dan berkeadilan hukum.rnKata Kunci: Kepailitan, Pemutusan Hubungan Kerja, Hak Pekerja, Perlindungan Hukum, PT. Sritex.