Penolakan Warga atas Kesepakatan Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Wilayah Suramadu di Dusun Sekar Bungoh Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan

ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 Menyebutkan bahwa “Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak” dalam meningkatkan fasilitas umum. Pemerintah melakukan pembangunan Kawasan Wisata Pesisir Dusun Sekar Bungoh Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Dusun Sekar Bungoh merupakan Dusun yang terkena Dampak Pengembangan Lahan untuk Pembangunan Kawasan Wisata Pesisir. Dalam Pelaksanaannya Pembangunan Kawasan Wisata Pesisir menemukan penolakan oleh masyarakat tekait bentuk kerugian dan besaran ganti kerugian . Sebagaimana yang di atur dalam pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012. Ketidak sepakatan dalam besaran jumlah ganti kerugian telah di atur melalui mekanisme keberatan dengan pengajuan ke pengadilan negeri sedangkan ketidak sepakatan karena kerugian lainnya khususnya non fisik di atur dalam pasal 33 huruf f dan penjelasannya berupa pekerjaan yang belum terjamin.
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian empiris, yaitu mengangkat suatu fakta masalah yang terjadi di Masyarakat(Fact Approach)
Adapun Hasil dalam penelitian ini pada proses penetuan bentuk kerugian dan besaran ganti kerugian sebagaimana yang di jelaskan dalam pasal 33 huruf f yaitu berupa kerugian yang dapat dinilai, misalnya kerugian karena hilangnyaa pekerjaan, sedangkan mengenai besaran ganti kerugian di atur dalam pasal 28 peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 pasal 31 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012.
Kata Kunci : Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum