KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAMKETATA NEGARAAN INDONESIA (Studikasus DPRD Provinsi Jawa Timur)

ABSTRAK
Skripsi ini berjudul Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Dalam Ketatanegaraan Indonesia, trias politica membagi kekuasan menjadi tiga bagia yaitu legislatif, eksekutif, dan judikatif. Masing-masing dari ketiga lembag tersebut dapat dibedakan dari segi fungsinya. jika dilihat dari fugsinya DPRD memiliki fungsi: a) pembentukan perda. b) anggaran. dan c) pengawasan. Dari ketiga fungsi tersebut DPRD sekilas mirip dengan lembaga legislatif. Sedangkan dalam undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (2) menyatakan, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945. Sedangka penggunaan farasa Pemerintahan dalam pasal ini menunjukan bahwa penyelengara urusan pemerintahan daerah adalah lembaga eksekutif sebagaimana dalam UUD NRI 1945 pasal 4 ayat (1) menyatakan, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normative, penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap asas-asas sistematika, dan taraf sinkronisasi hukum.
Hasil penelitian menyimpulkan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lembaga eksekutif sesuai dengan pengaturannya di Indonesia dalam kontek Negara kesatuan.
Kata kunci, Struktur Ketatanegaraan, Fungsi DPRD, Kedudukan DPRD Provinsi Jawa Timu