PENATAGUNAAN TANAH UNTUK KEBUTUHAN INVESTASI DI KABUPATEN BANGKALAN

Salah satu pusat kegiatan untuk mendukung proses pembangunan dan pengembangan wilayah kota Bangkalan adalah dengan adanya Jembatan Suramadu, juga pengembangan pembangunan pasca jembatan Suramadu bagian barat. Pengembangan tersebut meliputi pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa, pelayanan umum (transportasi, kesehatan, peribadatan, pendidikan, dan lainnya) dengan skala regional Kabupaten Bangkalan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan pengaturan tentang Penatagunaan Tanah untuk kebutuhan investasi di Kabupaten Bangkalan dan kesesuaian pelaksanaan penatagunaan tanah untuk kebutuhan investasi dengan Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan statue approach (pendekatan perundang-undangan) dan pendekatan Fakta.
Pengaturan tentang penatagunaan tanah untuk kebutuhan investasi di Kabupaten Bangkalan menyebar di Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan. Misalnya saja Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 1 ayat (20), (21), dan (22). Sedangkan untuk investasi diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Investasi Pemerintah Daerah Pasal 3 dan Pasal 7. Pelaksanaan Pembangunan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah. Namun kurangnya investor di Bangkalan membuat pemerintahlah yang mendanai semua aktivitas tersebut. Hal ini tidak sejalan dengan keinginan pemerintah setempat yang mengharapkan dengan dibangunnya Jembatan Suramadu para investor akan makin banyak berdatangan.

Kata Kunci : Penatagunaan tanah, Investasi.