Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dengan Prinsip Ramah Lingkungan Berkelanjutan (Studi Kasus Pemerintah Kota Surabaya)

Pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Salah satu tujuan dari pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu untuk meningkatkan pengadaan berkelanjutan, yang mana dalam hal ini merupakan sebuah tindak lanjut dari adanya deklarasi Stockholm untuk menjaga lingkungan demi terciptanya lingkungan hidup yang sehat. Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini menerbitkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2022. Namun dalam pelaksanaannya aturan ini tidak berjalan dengan baik yang disebabkan oleh beberapa faktor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris hukum, serta menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan sosio legal dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penerapan prinsip ramah lingkungan berkelanjutan pada pengadaan barang/jasa pemerintah Kota Surabaya tidak terlaksana dengan baik dikarenakan ada beberapa kendala seperti, biaya yang mahal, ketersediaan produk yang sedikit, ketidaktahuan penyedia akan aturan yang telah diberlakukan, kurangnya pengawasan, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.