IMPLIKASI KETIDAK SINGKRONAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Abstrak
Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat (pemilukada) adalah salah satu
mekanisme yang dianggap demokratis untuk memilih kepala daerah, sebagaimana diatur
dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dianggap lebih memberikan kedaulatan kepada rakyat dan
hasilnya dianggap memiliki legitimasi yang lebih kuat dibanding dengan pemilihan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Akan tetapi seiring berjalannya waktu tentunya
mekanisme pemilihan tersebut tentunya mempunyai sisi positif dan negatifnya terhadap
keberlangsungan berjalannya pemerintahan daerah sebab dalam pemerintahan daerah terdapat
dua lembaga yakni Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mana
posisinya sebagai penyelenggara dalam suatu pemerintahan daerah. Hal yang menjadi
perhatian kemudian proses pemilihan pengangkatan kedua lembaga daerah tersebut yang
tidak bersamaan sehingga menibulkan prinsip Check and balances dalam pemerintahan
daerah tercapai dengan maksimal.