PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENJUAL ROKOK YANG MENJUALKAN ROKOK KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO 109 TAHUN 2012 TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN

Pada hakekatnya tidak semua persoalan dapat diselesaikan secara hukum, tetapi masyarakat dapat menyelesaiakannya dengan cara diluar hukum atau dengan kekerasan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang melahirkan perkara pidana. Di dalam upaya penyelesaian tindak pidana atau perkara pidana dapat diselesaiakan dengan cara penal atau sistem peradilan pidana dan dengan cara non penal atau cara-cara di luar hukum pidana oleh para pihak sebagai pilihan hukum untuk menyelesaikan perkara pidana.
Penelitian hukum, yang dimaksud penelitian hukum normative merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu masalah hukum tertentu. Yang menggunakan pendekatan pendekatan masalah yang didasarkan pada analisis dan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan perlindungan pemakai rokok yang masih dibawah umur terhadap label produk rokok. Yang menggunakan data primer sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data sekunder.
Ketidaktepatan apa yang sudah diterapkan dalam penyelesaian kasus menjualkan rokok kepada anak di bawah, yang mana proses penyelesaian di luar pengadilan yang kurang efektif untuk menyelesaiakan masalah kebutuhan mulai dari menjualkan rokok kepada anak di bawah umur sampai pertanggung jawaban pidana bagi yang menjualkan rokok kepada anak dibawah umur. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan bahwa menjualkan rokok kepada anak dibawah umur dapat diberikan sanksi karna melanggar peraturan pemerintah.

Kata Kunci: Rokok, Anak Dibawah Umur, Pertanggung Jawaban Pidana