URGENSI PERUBAHAN UNDANG – UNDANG TENTARA NASIONAL INDONESIA BERDASAR PADA FUNGSI UTAMA DALAM SISTEM PERTAHANAN NEGARA

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan komponen utama pertahanan negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring perkembangan dinamika ancaman global serta kebutuhan modernisasi pertahanan, terjadi perubahan regulasi dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perubahan undang-undang tersebut serta mengkaji implikasi yuridisnya terhadap sistem birokrasi pemerintahan Indonesia.rnPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan historis (Historical approach), serta bersumber pada bahan hukum primer seperti Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indoneisa jo undang-undang nomor 3 tahun 2025 tentang tentara nasional indonesia, peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2010 tentang administrasi prajurit tentara nasional indonesia. Analisis dilakukan secara deskriktif, argumentative,dan evaluative terhadap urgensi perubahan undang-undang tentara nasional Indonesia berdasar pada fungsi utama dalam system pertahanan negara Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan UU TNI didasari oleh kebutuhan penguatan struktur pertahanan negara dan Perluasan ruang penugasan TNI dalam operasi militer selain perang. Namun, perubahan pada ketentuan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan membuka ruang kembalinya praktik dwifungsi militer apabila tidak dibatasi secara ketat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan kontrol sipil yang kuat agar profesionalisme TNI tetap terjaga dalam sistem pertahanan demokratis di Indonesia. sehingga penguatan sistem pertahanan negara harus diorientasikan pada profesionalisasi militer serta optimalisasi fungsi TNI sebagai komponen utama pertahanan.