TANGGUNG GUGAT PEKERJA TERHADAP PENGUSAHA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Studi Kasus (Putusan Mahkamah Agung Nomor 989 K/Pdt. Sus-PHI/2016)

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam pekerjaannya. Namun, seringkali pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh tanpa alasan yang sesuai dengan undang-undang seperti adanya penolakan penempatan kerja oleh pekerja. Akibat hal tersebut pengusaha bertanggung gugat melunasi hak-hak pekerja yang di PHK yang seharusnya diterima oleh pekerja. Apabila hak-hak tersebut tidak diberikan maka pekerja/buruh dapat melakukan upaya hukum untuk menggugat atau menuntut hak-haknya.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Kasus (case approach) yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
Hasil penelitian ini bahwa Penempatan kerja bukanlah alasan yang dibenarkan oleh undang-undang untuk pengusaha melakukan PHK terhadap pekerja/buruh. Sehingga apabila terjadi PHK oleh pengusaha dengan atau tanpa alasan yang jelas, pengusaha wajib memberikan hak-hak pekerja/buruh yang seharusnya diterimanya yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggatian hak, bagi pekerja/buruh yang memenuhi syarat. Upaya hukum yang dapat ditempuh pekerja/buruh atas tindakan pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha dapat dilakukan secara perundingan bipartit yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat antara pengusaha dan pekerja/buruh, mediasi yaitu melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral, atau konsiliasi yaitu melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Apabila dalam upaya hukum diluar pengadilan tidak menemukan kesepakatan maka penyelesaian sengketa pemutusan hubungan kerja tersebut dapat ditempuh melalui pengadilan hubungan industrial atau bahkan ke tingkat kasasi.

Kata Kunci : Tanggung Gugat, Pemutusan Hubungan Kerja, Penempatan Kerja.