ANALISIS PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA PT. ADIRA FINANCE

Perjanjian baku pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi, akan tetapi penuangan klausula baku itu sendiri juga harus memahami posisi kebebasan berkontrak, karena berkaitan dengan asas-asas hukum perjanjian, Sementara ini perjanjian Sewa Guna Usaha yang dibuat oleh PT.Adira Finance masih mencantumkan klausul pengalihan tanggung jawab. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian dan bagaimana perlindungan konsumen atas adanya klausula baku tersebut.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis normatif (law in book). Yaitu dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan.
Hasil peneltian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian PT. Adira Finance yang mengandung klausula “bahwa pihak kreditur memasuki bangunan dengan cara apapun dan mengambil barang atau barang lain tanpa pemberitauan dari debitur (konsumen”) itu bertentangan dengan Pasal 22 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.07.2013 oleh karena itu perjanjian tersebut tidak sah. Kaitannya dengan bentuk perlindungan hukum disebutkan bahwa konsumen bisa memohon kepada OJK untuk dibantu penyelesaian pengadunnya, atau bisa juga melalui penyelesaian pengadilan maupun mediasi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 POJK Nomor 1/POJK.07/2014. Serta juga dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK),
Kata Kunci : Klausula Baku, Perlindungan Hukum