HIERARKI KEDUDUKAN DESA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ABSTRAK
Desa ialah cikal bakal terbentuknya masyarakat politik serta pemerintahan Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk. Maka struktur sosial desa, masyarakat adat atau nama lainnya sudah menjadi institusi sosial yang memiliki posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa merupakan wujud bangsa yang konkrit. Oleh karena itu dibutuhkan kedudukan yang jelas karena besar pengaruhnya bagi perkembangan Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menilai kedudukan desa dari perspektif konstitusi yang sah. Penelitian ini juga melakukan review mengenai faktor-faktor yang menyebabkan ketidakjelasan kedudukan desa dalam konstitusi ketatanegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya, penelitian juga memaparkan upaya untuk dapat mengatasi faktor-faktor penyebab ketidakjelasan kedudukan desa dalam konstitusi ketatanegaraan Republik Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan. Yaitu dengan mengkaji teori hierarki kedudukan, teori konstitusi, serta mengkaji produk-produk hukum yang dalam kaitannya dengan kedudukan desa dalam UUD NRI Tahun 1945. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan.
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengaturan terkait kedudukan desa dalam konstitusi masih kurang jelas. Dikarenakan konstitusi tersebut hanya mengakui serta menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. UUD NRI Tahun 1945 mengatur pembagian wilayah NKRI hanya sampai kabupaten atau kota saja. Sehingga perlunya penambahan pasal dalam konstitusi yang mempertegas hierarki kedudukan desa serta penegasan bahwa desa organisasi pemerintahan. Mengingat konstitusi tidak menyertakan Desa sebagai bagian wilayah Indonesia, namun justru membahas masyarakat adat.
Kata Kunci : Hierarki Kedudukan, Desa, Konstitusi