PENEGAKAN HUKUM TERHADAP USAHA TAMBAK UDANG TIDAK MEMILIKI AMDAL DI WILAYAH KABUPATEN SUMENEP

ABSTRAKrnIzin lingkungan atau dokumen lingkungan sangat berperan penting dalam legalitas suatu usaha. AMDAL, UKL-UPL dan SPPL merupakan prasyarat dalam penerbitan suatu izin lingkungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup sangat perlu dilakukan guna sebagai pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan usaha atau kegiatan.rnPenelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan pendekatan yang digunakan adalah metode exploratoris deskriptif yuridis, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, metode yang digunakan yaitu analisis kualitatif.rnKegiatan usaha tambak udang di wilayah Kabupaten Sumenep yang beroperasi tidak dilengkapi dokumen pendukung lingkungan seperti AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL termasuk ke dalam pelanggaran. Hal itu dibuktikan dengan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perikanan dari 971 pelaku usaha tambak udang, hanya 24 yang memiliki dokumen lingkungan. Dan hal tersebut tidak ada penegakan lebih lanjut dari aparat penegak hukum.rnKata Kunci: Tambak Udang, AMDAL, Penegakan Hukum