TINJAUAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN DAN KHI DALAM SENGKETA PERDATA (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1567/ Pdt. G/ 2017/ PA. SBY tentang Harta Bersama)

Skripsi ini penulis ingin menguraikan tentang kekuatan hukum akta
perdamaian dalam sengketa perdata. Putusan perdamaian mempunyai arti penting
dalam masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari
keadilan. Apabila persengketaan berhasil diselesaikan dengan jalan berdamai
kemudian disahkan dengan akta perdamaian kedua belah pihak dihukum untuk
mentaati isi dari akta perdamaian. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab
pertanyaan: 1) Bagaimana implementasi putusan akta perdamaian dalam sengketa
perdata di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor
1567/ Pdt. G/ 2017/ PA. SBY tentang Harta Bersama)? 2) Bagaimana tinjauan
hukum terhadap akta perdamaian dalam sengketa perdata (Studi Kasus Putusan
Perkara Nomor 1567/ Pdt. G/ 2017/ PA. SBY tentang Harta Bersama)?
Penelitian ini merupakan jenis penelitian field research yang bersifat
diskriptif analisis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris.
Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari
sumber pertama berbentuk kata-kata dan tindakan. Sumber data sekunder adalah
data yang langsung dikumpulkan penelitidalam bentuk dokumen-dokumen resmi
dan referensi.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa putusan akta perdamaian menjadi
cara yang paling efektif untuk menyelesaikan sebuah persengketaan.
Implementasi putusan akta perdamaian dalam sengketa perdata di Pengadilan
Agama Surabaya berjalan dengan baik dan telah sesuai peraturan hukum yang
berlaku. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perjanjian bisa menjadi UndangUndang

yang mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Meskipun
dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 harta bersama dibagi rata antara suami
dan istri apabila perceraian tidak dapat dihindari, namun dalam kasus perkara
nomor 1567/ Pdt. G/ 2017 PA. SBY dibagi menjadi tiga bagian antara suami, istri
dan satu anak kandung yang masing-masing memperoleh 1/3 bagian dituangkan dalam akta perdamaian yang disepakati kedua belah pihak disahkan di PengadilanAgama Surabaya melalui proses mediasi.
Kata Kunci: Hukum, Akta Perdamaian, Sengketa Perdata.