PUTUSAN HAKIM ATAS GUGATAN SEDERHANA TANPA HADIRNYA PIHAK TERGUGAT

Penyelesaian Gugatan Sederhana dimaksudkan untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Mahkamah Agung melalui kewenangannya mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai dasar hukum berlakunya Ugatan Sederhana di Indonesia. Namun ternyata dalam penerapan pasal masih saja menimbulkan beberapa permasalahan, salah satu nya adalah adanya multitafsir atau perbedaan pendapat mengenai pasal pasal yang ada didalam Perma itu sendiri. Pasal pasal yang masih menimbulkan multitafsir (penafsiran yang berbeda) salah satu nya ditemui pada pasal 13 ayat (3) Perma No. 2 Tahun 2015, yang berbunyi “Dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim memutus perkara tersebut. Penelitian ini mengkaji 2 (dua) putusan hakim yang berbeda terkait ketidak hadiran Tergugat pada hari sidang pertama dan hari sidang kedua, yakni putusan No. 1/PDT.GS/2017/PN. Bkl dan putusan No.4/PDT.GS/2018/PN.Bkl. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk putusan No. 1/PDT.GS/2017/PN. Bkl diputus secara verstek dengan gugatan diterima sebagian, sedangkan putusan No.4/PDT.GS/2018/PN.Bkl diputus dengan gugatan tidak dapat diterima Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan maka jika Tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan kedua, hakim tetap memeriksa dan memutus perkara tersebut secara verstek.