HUBUNGAN KEWENANGAN KECAMATAN DAN PEMERINTAHAN DESA DI BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam dokumen dan data kependudukan, dalam sistem administrasi kependudukan meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data dan informasi kependudukan, jadi setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di dalamnya kepada instansi pelaksana. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada dasarnya bagian yang tidak terpisahkan dengan tujuan negara secara umum sehingga dibuatlah bagian-bagian daerah di bawahnya yaitu wilayah kecamatan dan kelurahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintaha desa merupakan satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintahan kabupaten dan kota yaitu desa. Camat yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dibantu oleh Kepala desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pelayanan kependudukan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mempermudah penduduk dalam proses pembuatan (surat keterangan keluarga, kartu tanda penduduk, akta kelahiran).
Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendeatan peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa dalan bentuk hubungan kewenangan terdapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan serta melaksanakan pelayanan masyarakat. Di samping itu kecamatan dan desa memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan. Dalam pertanggungjawaban camat dan kepala desa di bidang pelayanan kependudukan, camat bertanggungjawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Kemudian kepala desa bertanggungjawab menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota.
Kata Kunci : administrasi kependudukan – camat – kepala desa