KUALIFIKASI PERAN PEJABAT DAN KORPORASI DALAM KONTEKS DEIK PENYERTAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Untuk mencari dan mengungkap berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kontribusi dari masing-masing pelaku yaitu korporasi yang bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan pejabat publik. Oleh karena itu, penulisan karya tulis ini dilakukan untuk memaparkan kualifikasi dari peran pejabat dan korporasi dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama serta menganalisis posisi dari pejabat dan korporasi sendiri berdasarkan ajaran penyertaan.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitaitf.
Hasil penelitian menunjukkan tanggung jawab pejabat publik atas kebijakannya melahirkan tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pidana atau pribadi. pertanggungjawaban pidana untuk seorang pejabat publik di dominasi oleh tanggung jawab berdasarkan kesalahan pribadi, bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan adalah liability based on fault. Bentuk pertanggungjawaban korporasi, bisa diterapkan berdasarkan teori identifikasi, strict liability ataupun vicarious liability. Terhadap korporasi, tindak pidana yang dilakukan oleh dan atas nama korporasi adalah apa yang dilakukan oleh pemimpin korporasi bersama korporasi sendiri, sepatutnya di identifikasi sebagai kesalahan. Pertanggungjawaban pidana dapat dijatuhkan kepada pemimpin korporasi, korporasi itu sendiri atau pengurus dan korporasi secara bersamaan. Segala bentuk pelanggaran terhadap delik korupsi berlaku ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 14 Undang Undang-Undang 31 tahun 1999 jo Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat bersama-sama dengan korporasi dalam konteks delik penyertaan sama-sama dikualifikasikan sebagai pelaku berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pejabat dan Korporasi, Penyertaan