POLITIK HUKUM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI SYARAT PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Pasca reformasi, harapan akan bebasnya penyelenggara negara dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi, sampai hari ini belum memberi efek jera barang sedikitpun. Korupsi justru tumbuh subur dan semakin meluas. Jika rezim Orde Baru korupsi berkutat di lembaga eksekutif itupun tersentralistik pada satu dan beberapa tangan saja, sekarang, justru meluas ke lembaga negara lainnya. Tak terkecuali lembaga legislatif.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Melalui syarat pencalonan anggota DPR dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan tidak melibatkan calon yang mempunyai rekam jejak negatif di masa lalu, yaitu mantan narapidana korupsi. Maka, pencegahan tindak pidana korupsi di lembaga yang identik dengan segala kepentingan rakyat sedini mungkin dapat digalakkan, selain terus mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.
Dalam pasal Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 masih memberi kesempatan pada orang-orang yang pernah terlibat dalam tindak pidana korupsi sebagaimana frasa, “...kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.” Tidak heran jika setiap pemilu digelar, masih marak calon anggota legislatif berlatar belakang mantan terpidana korupsi. Maka dari itu, perlu langkah politik hukum baik perubahan pada syarat pencalonan atau pembentukan undang-undang baru sehingga UU Pemilu sebagai pintu masuk calon pejabat publik benar-benar mendukung terhadap upaya pemberantasan korupsi.