IMPLIKASI HUKUM DUALISME KELEMBAGAAN ANTARA KOPERASI DESA MERAH PUTIH DAN BUMDES DALAM TATA KELOLA EKONOMI DESA

Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam ruang lingkup desa berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Kedua lembaga tersebut mempunyai visi yang sama yaitu memajukan desa, akan tetati kedua Lembaga tersebut berlandaskan hukum yang berbeda. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoprasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Perbedaan ini menciptakan ketidakpastian tata kelola ekonomi desa. hal ini akan berdampak pada konflik regulasi internal yang menghambat efektivitas ekonomi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari dualisme tersebut serta merumuskan model koordinasi yang harmonis antara kedua lembaga.rnPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menelaah sinkronisasi aturan antara kebijakan nasional dan daerah. Hasil penelitian menyarankan pembagian peran yang spesifik: Bumdes difokuskan pada pengelolaan aset strategis dan layanan publik (fungsi sosialekonomi), sementara Koperasi diarahkan pada unit usaha spesifik berbasis anggota.rnHarmonisasi ini memerlukan peran pemerintah desa sebagai regulator untuk menciptakan sinergi hukum yang mencegah pertentangan dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas.