PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG BUKAN BADAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

ABSTRAK
Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya korupsi yang dilakukan oleh pihak korporasi bukan badan hukum yang mengakibatkan keuangan negara mengalami kerugian. Adapun isu hokum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dapat dikenakan kepada korporasi yang bukan badan hukum.
Skripsi ini merupakan penulisan hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil pembahasan maka diketahui bahwa pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya korupsi yang dilakukan oleh korporasi bukan badan hukum adalah korporasi dan atau pengurusnya sendiri, didalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah dijelaskan secara jelas mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada korporasi dan atau pengurusnya yang hal tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi.
Melihat dari analisis yang sudah penulis lakukan, seharusnya pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan kepada korporasi, pengurus, pengurus dan korporasi.
Kata kunci :korporasi, bukan badan hukum, korupsi