PENGATURAN DIVERSI TERHADAP ANAK DI INDONESIA DAN NEW ZEALAND (Studi komparasi terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Children, Young Persons, and Their Families Act)

ABSTRAK

Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keseluruhan penanganan anak yang berkonflik dengan hokum menjadi berbeda, salah satu adanya diversi. Pengaturan diversi di Indonesia berbeda dengan New Zealand. Dalam penelitian ini isu hukum yang diangkat, pertama tentang perbandingan peraturan diversi terhadap anak di Indonesia dengan New Zealand. Dan kedua mengenai rekomendasi yang dapat diberikan kepada Indonesia mengacu pengalaman terbaik dari New Zealand dalam hal mengatur diversi terhadap anak.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hokum normatif, yang menggunakan metode pendekatan legal komparatif, dengan sumber hukum yang terdiri dari primer, sekunder, dan tersier yang terkumpul melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Undang-undang SPPA, CYPF Act, Konvesi Hak Anak, dan The Beijing Rules. Sedangkan bahan hokum sekunder yang digunakan ialah beberapa literatur yang terkaitdenganperlindungananak, hak-hakanak, sistemperadilananak, keadilan restoratif, dan diversi. Dan bahan hokum tersier yang digunakan meliputi :kamus bahasa inggris, ensiklopedia, dan juga media online. Seluruh data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitis.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil, meliputi: Pertama, pengaturan diversi di Indonesia dan New Zealand sama-sama didasarkan pada prinsip keadilanrestoratif. Perbedaan pengaturan diversi di Indonesia dan New Zealand meliputi 4 (empat) hal, yakni: 1) Kompleksitas cara atau prosesnya, New Zealand lebih sederhana dengan alur yang jelas daripada Indonesia. 2) Keterlibatan orang tua, di New Zealand lebih melibatkan orang tua di setiap proses diversi daripada Indonesia. 3) Sanksi pidana untuk aparat penegak hokum tidak mengupayakan diversi terhadap perkara anak. Indonesia memberlakukan sanksi pidana di dalamnya sedangkan New Zealand tidak. 4) Terkait dengan bobot perkara, New Zealand memiliki bobot perkara yang jelas untuk mengupayakan diversi, sedangkan Indonesia tidak. Kedua, rekomendasi yang dapatdiberikankepada Indonesia dalam Undang-undang SPPA adalah perlukiranya meformulasikan kembali beberapa hal dalam Undang-undang SPPA, yakni terkait dengan penentuan kategori tindak pidana, pelibatan orang tua, dan penyederhanaan proses diversi yang ditempuh oleh anak.

Kata Kunci: Diversi, SistemPeradilan Pidana Anak