PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAKARAN TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Pembakaran hutan di Riau dan lahan paling banyak disebabkan oleh perilaku manusia, baik disengaja maupun akibat kelalaian mereka. Hanya sebagian kecil saja yang disebabkan oleh alam (petir atau lava gunung berapi). Penyebab kebakaran oleh manusia terkait dengan konversi lahan, pembakaran vegetasi, pemanfaatan sumber daya alam, pemanfaatan lahan gambut, sengketa lahan, yang dilakukan olehperorangan ataupun korporasi atau badan hukum terkait dengan responsi liabilty baik Pertanggung jawaban pidana mutlak (strict liabilty) serta Pertanggung jawaban pidana pengganti (vicarious liabilty); di harapkan terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangngan mulai dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Jo Pertauran Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan dan Peraturan Terkait dengan Pnengendalian Kebakaran Hutan mampu di jalankan dan di tegakkan secara benar oleh para aparatur pemerintahan mulai dari kepolisisan (khusus kehutanan), kejaksaan dan kehakiman. Penulis Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan di Riau? Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap Tindak Pidana pembakaran hutan di Riau? Dalam penelitian ini penulis Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan yang terjadi baik perorangan, kelompok serta korporasi.Untuk mengetahui proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutanmenggunakan penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum adalah Pendekatan undang-undang (Statue approach),Pendekatan Konsep (Conseptual approach). Bahan hukum yang digunakan, primer, sekunder dan tersier, analisi bahan hukum dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa faktor dalam penegakan hukum terhadap kebakaran hutan yakni faktor yuridis dan non yuridis. Analisis bahan hukum dalam penelitian penulisan skripsi ini menggunakan analisis logika deduktif. Menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian di korelasikan terhadap beberapa asas, teori, dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini. Sehingga dari penelitian ini dapat menghasilkan sebuah solusi, konklusi serta konsepsi ideal tentang hal-hal yang berhubungan dengan kehutanan. Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan beberapa faktor dalam penegakan hukum terhadap kebakaran hutan yakni faktor yuridis dan non yuridis.