PENGAWASAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI JAWA TIMUR

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Jawa Timur didasar kanpada UU No 13 tahun
2003, Keputusan Presiden No 20 Tahun 2018, Permenaker No 16 Tahun 2015 dan Peraturan
Daerah Jatim No 8 Tahun 2016.Tenaga kerja Asing yang berkerja di jawa timur tentunya harus
melalui prosedur dan ketentuan perizinan ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini menarik
peneliti karena ditemukan adanya Tenaga kerja Asing yang sudah habis masa kontrak kerjanya
namun masih tetap berkerja. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan
apakah keberadaan Tenaga kerja Asing telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan
bagaimana pelaksanaan pengawasan Tenaga kerja Asing di jawa timur.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, adapun
pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif yang digabungkan dengan
pendekatan perundang-undagan dan pendekatan kasus.Dalam pengambilan data penelitian ini
dilakukan di dinas tenaga kerja dan trasmigrasi, pihak imigrasi kelas 1 surabaya, serta pihak
perusahaan yang memeperkerjakan tenaga kerja asing. Analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu tata cara penelitian yang memberikan pemaparan
atas objek penelitian sebagaimana hasil penelitian dilakukan.
Hasil penelitian ini menunjukkan kalau Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Jawa Timur
dalam pelaksanaanya telah sesuai dengan ketentuan tersebut. Hal ini juga telah dilakukan oleh
PT Tatsumi Seruni dalam proses perekrutan dan pe nggunaan Tenaga Kerja Asing telah sesuai
dengan ketentuan ketenagakerjaan. Namunizin yang digunakan Tenaga Kerja Asing tersebut
ialah izin yang pertama kali diurus dimasa mulai nya berkerja, disini Tenaga kerja Asing
mengabaikan izin kontrak Tenga kerja Asing tanpa melalui Izin Memperpanjang Tenaga Kerja
Asing (IMTA). Disini pemerintah berhak memberikan sanksi kepada perusahaan yang terbukti
melanggar berupa sanksi administrative seperti penundaan pelayanan, penghentian proses
Tenaga kerja Asing, pencabutan notifikasi, serta sanksi lainnya yang termuat di dalam peraturan
perundang-undangan, peraturan presiden no 20 tahun 2018 pasal 34 tentang penggunaan
tenaga kerja asing. Oleh karena itu pemerintah diharapkan memberikan pengawasan yang lebih
optimal terhadap tenaga kerja asing yang berkerja di perusahaan terutama di kawasan jawa
timur dan melakukan koordinasi serta meningkatkan hubungan dengan perusahaan sebagai
pemberi kerja dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi Provinsi Jawa Timur yang dibantu
oleh pihak Imigrasi selaku pengawas serta pemberi izin tinggal bagi tenaga kerja asing supaya
tidak ada lagi pelanggaran perpanjangan kontrak Tenaga Kerja Asing.

Kata kunci :Pengawasan, Penggunaan Perizinan, Tenaga Kerja Asing