PERTANGGUNG JAWABAN ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN INGGRIS

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran orang tua dalam mencegah dan menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana orang tua antara Indonesia dan Inggris menunjukkan perbedaan yang signifikan. Indonesia belum memiliki regulasi yang eksplisit dan tegas mengenai pertanggungjawaban pidana orang tua, sementara Inggris telah mengadopsi konsep  secara terstruktur melalui instrumen hukum seperti parenting orders. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah konsep pertanggungjawaban orang tua terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Inggris.rnPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan mengandalkan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dari kedua negara. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti KUHP, UU SPPA, Children Act 1989, Crime and Disorder Act 1998, dan Sentencing Act 2020. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, serta artikel hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan.rn[12:42, 1/23/2026] Day: Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia lebih mengedepankan tanggung jawab moral, sosial, dan perdata orang tua tanpa sanksi pidana yang spesifik. Orang tua hanya dapat dijerat pidana jika terbukti terlibat langsung dalam tindak pidana yang dilakukan anak. Sementara itu, Inggris menerapkan mekanisme hukum yang lebih tegas dan terstruktur, seperti parenting orders, compensation orders, youth rehabilitation orders,rn[12:42, 1/23/2026] Day: dan referral orders, yang memastikan keterlibatan orang tua dalam proses rehabilitasi anak. Studi ini menyimpulkan bahwa sistem hukum Inggris menawarkan kerangka yang lebih jelas dan dapat dijadikan referensi bagi pengembangan hukum pidana anak di Indonesia, khususnya dalam memperkuat peran dan tanggung jawab orang tua.