POLITIK HUKUM PENGATURAN KEKUASAAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI BIDANG LEGISLASI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kekuasaan dari seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah. Keberadaan anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam melaksanakan fungsi legislasi tercantum pada Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan sumber data primer.
Sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis, kemudian data itu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa tugas dari anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah ikut membahas rancangan Undang- Undang tertentu yang berkaitan dengan kewenangan yang dimilikinya. Dalam melaksanakan tugasnya di bidang legislasi agar tidak terjadi berat sebelah antara tugas yang diemban oleh DPR dengan DPD dalam hal pembentukan suatu Undang-Undang, maka dalam peraturan yang ada tidak diatur dengan jelas mengenai kekuasaan yang dimiliki oleh DPD dalam hal legislasi khususnya apabila dikaitkan antara Pasal 20 ayat (2) dengan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kata kunci : Kekuasaan Dewan Perwakilan Daerah, Bidang Legislasi, UUD NRI Tahun 1945.