TRUNOJOYO-Tugas Akhir-19773-150111100182_References.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (549kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-19773-150111100182_Conclusion.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (549kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-19773-150111100182_Chapter_3.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (549kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-19773-150111100182_Chapter_2.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (284kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-19773-150111100182_Abstract.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (555kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-19773-150111100182_Cover.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (682kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-19773-150111100182_Chapter_1.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (552kB)
Abstract
ABSTRAK
Dalam sistem Pemerintahan Daerah yang masih banyak terjadi permasalahan yang perlu di kaji ulang demi menghasilkan suatu Pemerintahan yang baik terutama dalam bidang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, masih banyak kerancuan dalam bidang peraturan yang mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tercantum dalam Permendagri 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Oleh karena itu, Penelitian ini di lakukan untuk mengkaji tentang, Bagaimanakah peran Pemerintah Daerah dan Kepala Desanya di dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dan Apakah bentuk konsultasi Kepala Desa kepada Camat dalam Pemberhentian Perangkat Desa merupakan bentuk Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang Undang, jurnal, dan internet dengan melakukan penganalisisan dan pengkajian. Hasil penelitian adalah Pemerintah Daerah berkontribusi terhadap Pemerintah Desa dengan melaui pelimpahan sebagian wewenang kepada Camat, melalui peimpahan tersebut secara otomatis Camat harus melakukan Pelaporan kepada Pemerintah Daerah/Bupati atas apa yang terjadi di Desa. Namun dalam Pengangkatan Perangkat Desa dan bagaimana seharunya pemberhentian Perangkat Desa tiak harus melakukan Konsultasi kepada Camat karena Kepala Desa yang lebih tau tentang kinerja dari Perangkat Desa karna Kepala Desa adalah Kepala dari organisasi Desa.
Kata Kunci : camat, kepala desa, pengangkatan dan pemberhentian, perangkat desa, pemerintahan yang baik.
| Item Type | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Thesis Type | S1 |
| Creators | Creators NIM TURMUDI |
| Department | Ilmu Hukum |
| Uncontrolled Keywords | sub-district head, village head, appointment and dismissal, village apparatus, good governance. |
| Divisions | Fakultas Hukum > S1 - Ilmu Hukum |
| Additional Information | elib mass import |
| Depositing User | Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id |
| Date Deposited | 17 Oct 2026 07:41 |
| Last Modified | 24 Oct 2026 17:14 |
| URI | https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/25552 |
