Pengembangan Alat Ukur Kompetensi Moral Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Khoirunnisa Luthfiatus Ash Shidiq. Pengembangan Alat Ukur Kompetensi Moral Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Dibawah bimbingan Dr. Fitri Ahmad Kurniawan, S.E., M.Ak., Ak., СA. Penelitian bertujuan untuk menganalisis penalaran moral Wajib Pajak Orang Pribadi dalam lima situasi dilema moral sebagai struktur faktor kompetensi moral pajak. Peneliti melaksanakan survey dengan mengambil sampel 188 Wajib Pajak Orang Pribadi secara incidental (Non-probability sampling) untuk diminta secara sukarela mengisi skala kompetensi moral pajak. Data-data dianalisis dengan validitas dan reliabilitas butir, Confirmatory Factor Analysis (CFA) dan statistik deskriptif. Hasil peneltian menunjuk semua butir dilema moral memenuhi indeks validitas dan reliabilitas butir dengan Corrected Item-Total Correlation 0,418 sampai 0,522 dan reliabilitas α 0,734. CFA menunjuk model pengukuran kompetensi moral pajak Wajib Pajak Orang Pribadi memenuhi semua kriteria uji goodness of fit index, baik kriteria absolute fit indice, incremental fit indice, maupun parsimony fit indice. Data-data penelitian sesuai dengan model teoritis pengukuran kompetensi moral pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Statistik deskriptif menunjuk di antara 188 Wajib Pajak Orang Pribadi, dalam situasi dilema moral pajak standar ganda, 118 (62,8%) memiliki penalaran moral heteronom-otonomi; dalam situasi dilema kewajiban membayar pajak, 56 (29,8%) memiliki penalaran moral heteronom-otonomi dan 53 (28,2%) memiliki penalaran moral otonom-heteronomi; dalam situasi dilema kejujuran laporan pajak, 71 (37,8%) memiliki penalaran moral otonom-otonomi; dalam situasi dilema mengecilkan kewajiban pajak, 124 (66%) memiliki penalaran moral otonom-heteronomi, dan; dalam situasi dilema ketepatan membayar pajak, 126 (67%) memiliki penalaran moral otonom-heteronomi. Peneliti menarik kesimpulan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi secara keseluruhan cukup memiliki kesiapan kognitif untuk melakukan penalaran moral pajak dan mengambil keputusan moral pajak yang berfokus pada tanggung jawab sosial dan kebaikan orang lain, serta kewajiban objektif, independensirnkonsensus sosial atau preferensi sosial dan sebagai legitimasi subjek pada regulasi atau aturan sosial yang melekat pada definisi kepatuhan pajak.