PARATE EKSEKUSI OLEH PENERIMA JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

Penjualan objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi) telah di atur dalam Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri dapat dilakukan pada saat (debitur) pemberi fidusia melakukan cidera janji. Namun, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Pasal 15 Ayat (3) harus dimaknai mengenai cidera janji tidak boleh ditentukan sepihak oleh kreditur (penerima fidusia) melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini mengangkat isu hukum kewenangan penerima jaminan fidusia dalam melakukan eksekusi atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan mengenai parate eksekusi jaminan fidusia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, penerima fidusia masih mempunyai kewenangan untuk melakukan parate eksekusi apabila terdapat kesepakatan dari pihak pemberi fidusia dan pemberi fidusia menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila kesepakatan tersebut harus diperoleh sebelum pemberi fidusia cidera janji, hal itu lebih mudah dan hampir sebagian besar para pihak telah menuangkan klausula cidera janji di dalam kontraknya. Hanya saja, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini, perlu klausula tambahan atau perubahan dalam akta jaminan fidusia yang berisi bahwa apabila pemberi jaminan cidera janji maka pemberi fidusia secara sukarela atau atas kesadaran sendiri menyerahkan jaminan tersebut kepada penerima fidusia untuk dijual atas kekuasaan sendiri. Selanjutnya, apabila pemberi fidusia telah cidera janji dan enggan menyerahkan barang yang menjadi objek jaminan secara sukarela, maka penerima fidusia akan menggugat ke Pengadilan Negeri dan selama masa gugatan berlangsung, pemberi fidusia wajib memelihara barang yang menjadi objek jaminan tersebut secara baik dan layak, apabila terjadi kehilangan atau kerusakan maka hal itu menjadi tanggungjawab pemberi fidusia sepenuhnya.