PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL ATAS KETIDAKJELASAN POSISI BARANG AKIBAT PEMBATALAN JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY

Dalam jual beli online dengan sistem cash on delivery nyatanya tidak jarang menimbulkan permasalahan, khususnya saat pembeli menolak serta membatalkan pesanan yang telah di kirimkan oleh penjual kepadanya melalui jasa pengiriman, adanya penolakan serta pembatalan tersebut mengakibatkan kondisi ketidakjelasan posisi barang milik penjual. Jual beli online dengan sistem cash on delivery dapat dilakukan oleh semua pihak yang telah sepakat melakukannya, dengan melibatkan marketplace serta jasa pengiriman. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk memaparkan siapa pihak yang bertanggungjawab serta bagaimana perlindungan hukum terhadap penjual atas peristiwa ketidakjelasan posisi barang akibat adanya penolakan penerimaan barang serta pembatalan jual beli dengan sistem cash on delivery yang dilakukan oleh pembeli.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan (statute approach) menggunakan 2 (dua) bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik studi dokumen (studi kepustakaan) dengan analisis secara preskriptif dengan tujuan mengkaji dan menganalisis permasalahan serta memberikan gambaran sesuai dengan keadaan yang dikaitkan dengan norma serta peraturan yang ada .
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa yang dapat dikenakan tanggung jawab adalah tanggung jawab penjual berdasar pada klausula syarat dan ketentuan marketplace yang menyatakan adanya pengalihan risiko, mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada penjual berdasar pada Pasal 12 PP Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Pasal 72 PP Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik