PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PENGATURAN AKAD MURABAHAH EMAS DI INDONESIA DAN BAHRAIN MENURUT HUKUM ISLAM

ABSTRAK

Indonesia dan Bahrain merupakan negara mayoritas muslim yang memiliki lembaga fatwa yakni DSN MUI dan AAOIFI. Kedua lembaga fatwa tersebut mengatur berbeda mengenai akad murabahah emas dan jaminan emas dalam akad murabahah. Oleh sebab itu, penelitian hukum ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan hukum mengenai pengaturan akad murabahah emas yang memiliki pertimbangan hukum terkuat dan pengaturan yang lebih tepat mengenai jaminan emas dalam akad murabahah. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (legal approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil dari penelitian ini adalah Standar Syariah AAOIFI yang berlaku di Bahrain memiliki pertimbangan hukum yang lebih kuat dibandingan Fatwa DSN MUI mengenai akad murabahah emas sebab dalam pertimbangan hukum AAOIFI menggunakan dalil-dalil yang rajih (terkuat) dari Al-Qur-an, Hadits, pendapat mayoritas fuqaha empat Mazhab, kaidah fiqh, dan keputusan berbagai lembaga fatwa Internasional seperti Majma’ Al Fiqh Al Islami. Berbeda dengan DSN MUI yang salah satu pertimbangannya menggunakan pendapat yang dipandang lemah oleh para ahli fikih. Adapun pengaturan jaminan emas pada akad murabahah yang lebih tepat antara di Indonesia dan Bahrain adalah pengaturan di Bahrain yang memberlakukan Standar Syariah AAOIFI bahwa melarang menjaminkan emas yang merupakan harta ribawi yang harus dilakukan secara tunai sebagai obyek murabahah. Dengan demikian, pemindahan kepemilikan secara sempurna dapat terjadi pada saat akad serta untuk menghindari tindakan fudhuli. Sebaliknya, pengaturan jaminan emas pada akad murabahah di Indonesia yang mengatur bahwa boleh menjaminkan emas yang merupakan obyek murabahah sehingga ketentuan tersebut menyebabkan pembeli tidak bisa memanfaatkan obyek murabahah dan bisa menimbulkan tindakan fudhuli.

Kata Kunci: murabahah, emas, fatwa