KOHER SEBAGAI SYARAT MENERBITKAN SERTIFIKAT TANAH

ABSTRAK

Perkembangan pendaftaran tanah sangat pesat dikarenakan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan hak yang dimiliki semakin meningkat , hal ini berbanding lurus dengan permasalahan yang kemudian timbul terkait pendaftaran tanah, penelitian ini mengkaji permasalahan di desa jeddih kecamatan socah kabupaten bangkalan mengenai pendaftaran sebagian luas tanah namu tidak memecah kohir terlebih dahulu.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, pendekatan yang digunakan, merupakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat terkait pendaftaran tanah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendaftaran tanah harus berdasarkan data dan fakta yang jelas dan termutakhir atau terbaru. Namun dikarenakan koher sudah tidak lagi diakui sebagai salah satu tanda bukti hak kepemilikan yang kuat atas bidang tanah maka dapat diperbolehkan dilakukan pendafataran tanah untuk sebagian luas koher dengan catatan koher harus di perbaharui sebelum ataupun sesudah pendafatran tanah tersebut.
Dalam pendaftaran tanah, bentuk dari perwujudan akhirnya adalah sertifikat dengan kepastian hukum yang menyertainya. Setiap sertifikat tanah adalah sah apabila benar-benar di terbitkan oleh lembaga terkait yakni badan pertanahan nasional. Fakta bahwa koher belum di pecah dapat di keampingkan karena koher hanya sebatas catatan pembayaran pajak belaka dan sudah tidak diakui sebagai alat bukti kepemilikan.

Kata kunci : Koher, Tanah, Pendaftaran tanah