Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Terhadap Perubahan Jadwal Penerbangan Secara Sepihak Oleh Maskapai Penerbangan

Tindakan perubahan jadwal penerbangan secara sepihak oleh maskapai penerbangan menjadi suatu hal yang merugikan penumpang baik secara materiil maupun immateriil. Tindakan yang dilakukan oleh maskapai penerbangan dalam waktu yang berdekatan dengan jadwal penerbangan tersebut membuat penumpang terpaksa untuk mengajukan refund dan mencari penerbangan lain serta mengalami kerugian yang juga disebabkan adanya sikap ketidakjelasan dari maskapai penerbangan dalam pemberian ganti rugi. Berkaitan dengan hal itu maka perlu dilakukan penelitian tentang apakah tindakan perubahan jadwal penerbangan secara sepihak tanpa adanya alasan yang jelas dapat dibenarkan serta bagaimana perlindungan hukum bagi penumpang yang dirugikan akibat adanya perubahan jadwal penerbanagn secara sepihak tersebut.rnPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dilakukan analisis secara preskripitif.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan perubahan jadwal penerbangan secara sepihak tanpa adanya alasan yang jelas tidak dapat dibenarkan karena melanggar ketentuan di dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 yang mengatur kewajiban maskapai penerbangan untuk menyampaikan informasi yang jelas kepada penumpang apabila terjadi keterlambatan serta melanggar hak penumpang untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur sesuai Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian perlindungan hukum bagi penumpang yang dirugikan diatur di dalam Pasal 10 Permenhub Nomor 185 Tahun 2015 yang mengatur besaran refund dan Pasal 9 Permenhub Nomor 89 Tahun 2015 yang mengatur besaran kompensasi yang harus diberikan oleh maskapai penerbangan apabila terjadi keterlambatan.