PEMBATASAN KEPEMILIKAN SILANG LEMBAGA PENYIARAN SWASTA DI INDONESIA MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Banyaknya Lembaga Penyiaran Swasta yang muncul setelah reformasi membawa kepemilikan Lembaga Penyiaran Swasta semakin terpusat pada beberapa pemilik. Keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran diharapkan mampu untuk mewujudkan penyiaran yang demokratis. Salah satu Pasal yang ada di dalamnya adalah Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran yang mengatur tentang pembatasan kepemilikan silang Lembaga Penyiaran Swasta. Pembatasan kepemilikan silang Lembaga Penyiaran Swasta yang ada di dalam Undang-Undang Penyiaran sudah seharusnya sesuai dengan hukum persaingan usaha di Indonesia, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Baik Undang-Undang Penyiaran maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki tujuan ingin membatasi terjadinya monopoli kepemilikan yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan pasar. Kepemilikan silang yang dilakukan Lembaga Penyiaran Swasta dapat berpotensi menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.Potensi pelanggaran yang dapat terjadi apabila terjadinya kepemilikan silang Lembaga Penyiaran Swasta adalah terkait potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sehingga peran KPPU dalam mengawasi persaingan usaha yang terjadi secara umum harus tetap dapat berjalan disamping kewenangan KPI yang diatur di dalam Undang-Undang Penyiaran.