Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak di PT.X Jombang

ABSTRAK
Hubungan kerja merupakan hubungan antara pekerja dan buruh setelah
adanya perjanjian kerja yang memuat unsur hak dan kewajiban para pihak. Dalam
era modern ini hubungan kerja tidak hanya terjadi antara pengusaha dan pekerja
lokal saja , tetapi juga terjadi pada pengusaha/perushaan yang ada di Indonesia
dan Tenaga Kerja Asing (TKA). Pemberi kerja yang menggunakan TKA harus
mendahulukan pekerja lokal supaya tidak terjadi pengurangan pekerja yang
mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pemutusan Hubungan Kerja
berakhir terjadi tidak hanya karena pengurangan pekerja saja, tetapi juga karena
pekerja melakukan kesalahan berat ataupun perusahaan pailit. Namun dalam
praktik lapangannya sering terjadi tindakan diskriminasi antara pengusaha dan
pekerja yang mengakibatkan perselisihan hingga berujung PHK. PHK Dalam
pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketenagkerjaan menjelaskan pengertian PHK
adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal yang mengakibatkan
berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan pengusaha. Sehingga dalam
penelitian ini dapat dirumuskan apakah penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
sebagai pekerja di PT. X telah sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja
atas pemutusan hubungan kerja sepihak di PT.X
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penggunaan TKA di
PT.X dan perlindungan hukum terhadap pekerja yang di PHK sepihak. Metode
penelitian ini adalah empiris yang didasarakan pada fakta yang terjadi di
lapangan. Data penelitian yang digunakan adalah data primer yang meliputi hasil
wawancara dengan masyarakat dan data sekunder yang meliputi literatur-literatur
yang terkait, dokumen resmi, buku peharian/media masa, jurnal hukum dan hasil
penelitian yang berwujud laporan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan subjek dan objek yang
ditemukan dalam penelitian
PT.X menggunakan TKA dalam proses produksi wajib mendahulukan
pekerja lokal dan memiliki RPTKA yang telah disetujui oleh pejabat yang
ditunjuk. RPTKA merupakan merupakan syarat untuk mendapatkan
IMTA.Selanjutnya jika terjadi PHK sepihak perusahaan PT.X wajib memberikan
perlindungan hukum berupa hak-hak normatif yaitu uang pesangon, uang
penggantian hak, dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Undang-
Undang Ketenangakerjaan. Namun dalam praktiknya pekerja yang diPHK oleh
PT.X hanya mendapatkan upah sekali gaji dan uang BPJS.
Kata Kunci : Tenaga Kerja Asing, Pemutusan Hubungan Kerja