IMPLEMENTANSI AKAD SHIRKAH DALAM BISNIS FRANCHISEE GINASTEL DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NOMOR 114/DSN-MUI/IX/2017 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG WARALABA

Perkembangan usaha waralaba di Indonesia menunjukkan potensi besar dalam mendukung perekonomian nasional. Namun, dalam praktiknya, tidak semua sistem kemitraan waralaba dijalankan sesuai dengan prinsip syariah Islam, khususnya terkait kejelasan akad, pembagian risiko, dan pembagian keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad kerja sama dalam usaha franchisee Ginastel ditinjau berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba.rnPenelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi terkait sistem kemitraan franchisee Ginastel. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik kemitraan yang diterapkan dengan ketentuan akad syariah dan regulasi yang berlaku.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad kerja sama franchisee Ginastel secara formal telah dilakukan melalui perjanjian tertulis dan dukungan pelatihan dari pihak pusat. Namun, secara substansi akad tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, khususnya akad shirkah atau mudharabah, karena seluruh modal dan risiko usaha ditanggung oleh pihak mitra. Dari perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017, praktik pembagian risiko dan keuntungan belum memenuhi prinsip keadilan syariah. Sementara itu, dari sisi hukum positif, sistem kemitraan Ginastel telah memenuhi sebagian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024, terutama terkait dukungan berkelanjutan, namun belum sepenuhnya memenuhi definisi waralaba karena tidak adanya mekanisme royalti berkala.