TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBATASAN LALU LINTAS DENGAN SISTEM GANJIL/GENAP SEBAGAI ALTERNATIF PENGURANGAN KEPADATAN KENDARAAN PRIBADI DI JALAN RAYA KOTA JAKARTA

Penggunaan transportasi pribadi oleh masyarakat di Ibu kota Jakarta selalu
meningkat setiap tahunnya menimbulkan kemacetan. Gubernur Jakarta selaku
Pemerintah DKI dengan perantara Dinas Perhubungan dan Transportasi
mengupayakan kemacetan di Jakarta agar dapat teratasi. Pembentukan Pergub
No.155 Tahun 2018 tidak terdapat aturan lebih jelasnya mengenai sanksi yang
berlaku. Pemberian Denda tersebut akan berlaku bagi para pelanggar pengendara
aturan ganjil/genap, sedangkan untuk pidana penjara akan diberikan bagi yang
memalsukan plat nomor kendaraan. Hal ini menjadi ketimpangan bagi hukum
acara pidana dan mengkualifikasi sebagai pelanggaran pidana bagi kepolisian
untuk menindak tilang dengan menggunakan pergub ganjil/genap, akan tetapi
diputuskannya denda memakai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Nomor 22 Tahun 2009.
Dilihat dari sudut tujuannya jenis penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif atau penelitian hukum doktrinal. Pendekatan Perundang-Undangan
(Statute Approach) dengan meneliti aturan–aturan yang bersangkutan dengan
permasalahan hukum sebagai pemecahan isu hukum. Bahan Hukum Primer
berupa Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 Tentang Pembatasan lalu
Lintas Ganjil/Genap di Provinsi DKI Jakarta dan Undang - Undang Nomor 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahan Hukum Sekunder
berupa literatur-literatur, media cetak yang berkaitan dengan objek permasalahan
yang diteliti. Data dianalisis secara deskriptif historis dengan melakukan analisis
atas permasalahan yang diteliti terhadap ketentuan peraturan gubernur dengan
undang-undang lainnya secara akurat sesuai fakta yang ada dengan norma hukum
yang berlaku.
Tindak pidana atas penindakan sanksi tilang yang memakai dasar hukum
pergub No.155 Tahun 2018 dan pemutusan sanksi denda berdasarkan UU Lalu
Lintas No.22 Tahun 2009, dimana tindak pidana atas pergub yang seharusnya
merupakan tindak pidana materil, dikarenakan adanya ketidakpastian mengenai
peraturan perundang-undangan dalam penindakan sanksi berupa tilang didasari
oleh pergub dan pemutusan atas denda didasari oleh undang-undang lalu lintas.
Dalam hal ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran pidana ataupun
tidak sesuai dengan prosedur hukum acara pidana dikarenakan adanya
ketidakpastian hukum yang menyebabkan hilangnya pertanggungjawaban pidana
seseorang, yang mana dalama hukum formil dan hukum materil pidana telah
disimpangi. Peraturan Gubernur seharusnya diperbaharui ataupun dibentuk
menjadi peraturan daerah, agar pemberian sanksi yang jelas untuk mengisi
kekosongan hukum yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun
2018.

Kata Kunci: pergub ganjil genap lalu lintas Jakarta, sanksi e-tilang, Undang-
Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.