Analisa Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Pasal 132 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Studi kasus : Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 13 Pid.Sus 2022 PN.Tjk)

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk terdapat perkara dimana Terdakwa diduga dengan sengaja melakukan perbuatan permufaktan jahat dalam peredaran gelap narkotika melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) dan atau Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Penuntut umum tidak mampu menghadirkan barang bukti dikarenakan isi informasi barang bukti bersifat rahasia Majelis Hakim telah sepakat untuk Penuntut Umum tidak menghadirkan bukti percakapan yang ada di Handphone yang disita dari Terdakwa sehingga dalam persidangan, tidak hadirnya barang bukti tersebut berakibat pada penjatuhan bebas oleh Majelis Hakim. Demi proses penegakkan hukum Jaksa dan Penyidik berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memiliki kewenangan untuk mengakses isi dari sebuah bukti elektronik dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 18 Ayat 3 Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dapat untuk membuka akses Informasi tersebut dalam pemeriksaan di persidangan demi penegakkan hukum.rnBerdasarkan fakta-fakta dalam persidangan bahwa dalam proses penyidikan harus betul-betul di teliti dan dicermati. Dalam proses pemeriksaan dan mencari barang serta alat bukti bisa memeriksa lebih jauh agar betul-betul meyakinkan hakim bahwa seseorang telah melakukan tindakpidana dan tujuan hukum acara pidana untuk mencapai kebenaran materiil dapat diperoleh .