PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 DI POLRES BANGKALAN

ABSTRAK
Narkotika merupkan zat yang bisa menimbulkanapengaruh tertentuabagi mereka yang menggunakan denganacara memasukkan obatatersebut kedalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat serta halusinasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan statute approach (pendekatan Undang-undang), mengindentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai insitusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. penegakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan ketentuan “Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika” bahwa upaya yang telah dilakukan oleh SATRESKRIM POLRES Kabupaten Bangkalan dengan cara mengacu pada ketentuan “KUHAP” dan “Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”, yakni dengan menerima laporan atau informasi, penyidikan, penyitaan barang bukti, penahana, dan rehabilitasi. Akan tetapi dalam pelaksanannya dilapangan terdapat beberapa hambatan dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di wilayah POLRES Bangkalan. Adanya penyalahgunaan kewenangan pada aparat penegak hukum, yang menyebapkan adanya diskriminalisasi terhadap peristiwa tindak pidana berupa membawa, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi dallam jumlah tertentu dalam kehidupan sehari hari disebut sebagai bentuk pelanggaran hukum. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengamantkan kepada aparat penegak hukum di wilayah“Kabupaten Bangkalan”. Dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta adanya pengaturan upaya dalam melaksanakan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika.
Kata Kunci: Narkotika, Insitusi Sosial, Rehabilitasi