KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan Kabupaten/Kota tidak memilki kewenangan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di laut, sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tidak berlaku lagi. Berlakunya Undang-Undang tersebut menimbulkan ketidakjelasan pembagian kewenangan antara pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota, hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Perikanan Nomer 45 Tahun 2009 dalam pasal 65 menjelaskan bahwa pemerintah dapat memberikan tugas kepada pemerintah daerah (Provinsi, dan Kabupaten/Kota) untuk melaksanakan urusan di bidang perikanan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan historis (historical approach). Pengumpulan bahan melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan peneliti untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.
Hasil penelitan ini menunjukan bahwa adanya kotradiktif antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam Undang-undang pemerintahan daerah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Alam di laut sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tidak berlaku. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 pemerintah dapat memberikan tugas kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan di bidang perikanan. saran yang dapat diberikan seharusnya pemerintah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi yang seluas-luasnya, karena sejatinya daerah merupakan kawasan yang lebih mengetahui potensi sumber daya alam di daerah tersebut. Apabila UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masih di jalankan, maka pemerintah diharapkan dapat menyesuaikan kewenangan pengelolaan kelautan dan perikanan dengan melakukan revisi terhadap UU perikanan, sehingga tidak memberikan kekaburan hukum dalam pengelolaan kelautan dan perikanan.