KEWENANGAN PEEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA HALAL (Studi Kasus di Desa Payudan Daleman, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep)

ABSTRAK Indonesia merupakan suatu Negara yang terkenal dengan sumber kekayaan alam dan keberagaman budaya, suku bangsa dan tradisi. Ragam keunikan alam yang terdapat di berbagai wilayah Indonesia mempunyai daya tarik untuk wisatawan asing dan wisatawan domestik untuk menikmati keindahan alam tersebut. Belum adanya pengelolaan objek wisata Goa Payudan dari perangkat desa payudan daleman sampai saat ini Sehingga perlu penjelasan terkait kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa serta kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di bidang pariwisata di desa Payudan daleman. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu jenis penelitian hukum empiris. metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yaitu data primer dan sekunder berupa obeservasi di Desa Payudan Daleman Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep., wawancara kepada pemerintah desa Payudan Daleman dan dokumentasi berupa pengumpulan data dari buku, jurnal, Peraturan Perundang-Undangan serta artikel yang mendukung. analisis yang akan digunakan yaitu berupa teknik analisa data dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Wewenang pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa untuk pengembangan wisata di kabupaten Sumenep diatur dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sumenep pasal 22 menjelaskan bahwa prioritas penggunaan Dana desa untuk memulihan ekonomi serta pengembangan sektor pariwisata.Dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sumenep pasal 22 ayat 3 menjelaskan bahwa penggunaan dana desa untuk pengembangan sektor prioritas yaitu salah satunya desa wisata.

Kata Kunci : Pariwisata, Kewenangan, Kebijakan