PENGATURAN PERS PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK
Berawal dari adanya Pemilik Perusahaan Pers yang ikut merangkap sebagai Petinggi pada Partai Politik yang menimbulkan hasil produk jurnalistik tidak independen terutama ketika menjelang digelarnya Pesta Demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) sehingga muncul pula intervensi kepada para wartawan yang bekerja pada Perusahaan Pers tersebut yang tentu hal itu menciderai Kode Etik Jurnalistik yang seharusnya dalam bertugas para wartawan harus merdeka dari intervensi para pihak.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif yuridis yang artinya lebih menitikberatkan pada pengkajian masalah hukum pada persoalan norma. Objek kajian berupa bahan hukum primer yang mengcakup peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian seperti buku dan juga bahan hukum tersier seperti kamus. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan melakukan pendekatan secara perundang-undangan, konsep dan sejarah.
Dapat disimpulkan bahwa pada proses pendirian perusahaan pers di Indonesia saat ini sangatlah mudah sehingga semakin merebak. Namun kondisi itu tidak menjadi masalah seiring berkembangnya era kemerdekaan pers dan selama masih tunduk pada Kode Etik Jurnalistik dalam bertugas. Banyaknya petinggi partai politik yang ikut melakukan komersialisasi pada perusahaan pers bertujuan agar dapat melancarkan visinya untuk memperoleh tujuan dan hasrat politiknya dengan menggunakan alat politik media. Belum adanya payung hukum yang melarang dengan tegas bagi petinggi parpol untuk memiliki perusahaan pers juga menjadi faktor kondisi tersebut. Sehingga diperlukan ada pembatasan bagi para petinggi parpol untuk tidak memiliki perusahaan pers agar dalam penyelenggaraan pemilu para perusahaan pers bisa independen dan menghasilkan produk jurnalistik yang berimbang.

Kata Kunci: Pers, Pemilihan Umum, Partai Politik