IMPLEMENTASI PEMBERIAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA INDUSTRI ROKOK DI KABUPATEN PAMEKASAN

ABSTRAK

Upah merupakan hak pekerja yang harus diberikan oleh pengusaha. Upah yang dibayarkan kepada pekerja harus sesuai dengan ketentuan pengupahan yang berlaku yaitu upah minimum kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Namun masih banyak perusahaan di kabupaten pamekasan yang tidak menggaji pekerja/karyawannya sesuai dengan UMK tersebut. Pasal 90 melarang pengusaha untuk memberikan upah yang lebih rendah daripada upah minimum dan menyepakati perjanjian kerja upah dibawah upah minimum maka perjanjian tersebut batal demi hukum.
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan objek penelitian yaitu PR. Cahaya Pro, PR. Safira Jaya dan PR. Mita Abadi. Dalam skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan teknik interview/wawancara yaitu tanya jawab secara lisan dan analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menguraikan secara terperinci dalam bentuk kalimat.
Hasil penelitian Penelitian 3 prusahaan rokok dalam penelitian yaitu PR. Cahaya Pro, PR. Safira Jaya dan PR. Mita Abadi yang memiliki 3 jenis golongan pengupahan yaitu pekerja dengan sistempengupahan harian, Borongan dan bulanan. Khusus untuk pekerja dengan sistem pengupahan harian dan borongan belum memenuhi UMK pamekasan , Meskipun perjanjian telah disepakati maka perjanjian tersebut batal demi hukum menurut pasal 91 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan karena telah menyepakati upah di bawah UMK. Peran Disnakertrans Kabupaten Pamekasan sendiri diatur dalam Perbup No. 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.salah satu tugasnya adalah memberikan sosialisasi, pembinaan dan menjadi mediator. Sosialisasi yaitu dimana Disnakertrans mengundang atau mendatangi langsung ke tiap perusahaan yang ada di kabupaten pamekasan, pembinaan dilakaukan mulai dari awal pekerja masuk kedalam suatu perusahaan dan mediator adalah fungsi dimana Disnakertrans menjadi mediator jika terjadi permasalahan mengenai hubungan indsutrial yaitu antara pekerja dan pihak perusahaan.

Kata Kunci: Upah Minimum Kabupaten/kota–Sistem Pengupahan–Implementasi